Anda akan tahu

Perjalanan ekonomi Indonesia selama empat tahun dilanda krisis 1997-2001 memberikan perkembangan yang menarik mengenai posisi usaha kecil yang secara relatif menjadi semakin besar sumbangannya terhadap pembentukan PDB. Hal ini seolah-olah mengesankan bahwa kedudukan usaha kecil di Indonesia semakin kokoh. Kesimpulan ini
pada saat itu memang memperkuat kesadaran baru akan posisi penting pembangunan UKM di tanah air. Namun barangkali perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menyesatkan kita dalam merumuskan strategi pengembangan dalam persfektif jangka waktu yang panjang. Kompleksitas ini akan semakin terlihat lagi bila dikaitkan dengan konteks dukungan yang semakin kuat terhadap perlunya mempertahankan UKM (Usaha Kecil dan Usaha Menengah).
Kedudukan UKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari :

(a). Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

(b). Penyedia lapangan kerja yang terbesar;

(c). Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;

(d). Pencipta pasar baru dan inovasi; serta

(e). Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.

Posisi penting ini sejak dilanda krisis tidak semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Meskipun demikian secara keseluruhan tetap saja, bahwa pada tahun 1998 selama puncak krisis pertumbuhan ekonomi yang negatif 13,4% telah mengakibatkan kelesuan perkembangan unit usaha yang ada. Pada saat itu bahkan terjadi pengurangan jumlah unit usaha yang diperkirakan sebanyak 2,95 juta unit lebih (BPS dan KMKUKM, 2001). Hal ini membuktikan betapa sulitnya melakukan suatu switching dalam jangka yang pendek,
apabila faktor sumberdaya manusia yang berintikan penguasaan teknologi dan faktor kemampuan manajerial dari tenaga kerja rendah (Robinson, 1961).

Selanjutnya perjalanan perekonomian Indonesia selama lima tahun sejak dilanda krisis memang cukup menarik untuk dilihat dalam kerangka mengidentikifikasi kekuatan UKM karena karakter fleksibilitasnya ternyata tidak cukup menjadi satu-satunya pertimbangan untuk membuat lompatan, ketika faktor lainnya tidak mendukung. Hal ini antara lain karena usaha kecil yang ada harus fleksibel karena mereka terpaksa harus hidup, sehingga ketika dihadapkan pada tantangan baru batas maksimal kemampuannya untuk melakukan penyesuaian segera nampak dan tidak mampu bertahan terus dalam kegiatan yang sama. Kadang–kadang harapan yang dibebankan kepada UKM juga terlampau berat, karena kinerjanya semasa krisis yang mengesankan. Disamping pangsa relatif yang membesar yang diikuti oleh tumbuhnya usaha baru juga memberikan harapan baru. Sebagaimana diketahui selama tahun 2000 telah terjadi tambahan usaha baru yang cukup besar dimana diharapkan mereka ini berasal dari sektor modern/besar dan terkena PHK kemudian menerjuni usaha mandiri. Dengan demikian mereka ini disertai kualitas SDM yang lebih baik dan bahkan mempunyai permodalan sendiri, karena sebagian dari mereka ini berasal dari sektor keuangan/perbankan.

Secara garis besar kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UKM semasa krisis dimulai dengan menggerakkan sektor ekonomi rakyat dan koperasi untuk pemulihan produksi dan distribusi kebutuhan pokok yang macet akibat krisis Mei 1998. Hingga akhir tahun 1999 upaya ini secara meluas didukung dengan penyediaan berbagai skema kredit
program yang kemudian mengalami kemacetan. Sejak 2000 dengan keluarnya UU 25 tentang PROPENAS secara garis besar kebijakan pengembangan UKM ditempuh dengan tiga kebijakan pokok yaitu;

(a) penciptaan iklim kondusif,

(b) Meningkatkan akses kepada sumberdaya produktif, dan

(c) pengembangan kewirausahaan.

Pada tahap selanjutnya ditekankan perlunya partisipasi stakeholder dalam arti luas dalam penyusunan kebijakan
dan implementasinya. Namun perubahan hubungan internasional antar pusat dan daerah otonom dalam pembinaan UKM sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah menjadikan ketidakrataan pola dan kapasitas daerah dalam menangani pengembangan UKM. Mengingat populasi terbesar dari unit usaha yang menyumbang pada penyediaan lapangan kerja adalah usaha kecil, maka kita tidak dapat menghindari fokus lebih besar dalam pembahasan selanjutnya akan ditujukan pada usaha kecil. Tinjauan terhadap keberadaan usaha kecil di berbagai sektor ekonomi dalam pembentukan PBD menjadi dasar pemahaman kita terhadap kekuatan dan kelemahannya, selanjutnya potensinya sebagai motor pertumbuhan perlu ditelaah lebih dalam agar kita mampu menemu kenali persyaratan yang
diperlukan untuk pengembangannya. Dalam melihat peranan usaha kecil ke depan dan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai posisi tersebut, maka paling tidak ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab :

Pertama, apakah UKM Indonesia mampu menjadi mesin pertumbuhan sebagaimana diharapkan oleh gerakan UKM di dunia yang sudah terbukti berhasil di negara-negara maju;

Kedua, apakah UKM mampu menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi Indonesia, terutama memecahkan persoalan pengangguran. Selanjutnya melihat problematika perekonomian Indonesia maka pengembangan UKM
selalu dihadapkan pada upaya menjawab dua persoalan pokok. Pertama, menjadikan UKM sebagai sektor yang kompetitif untuk orientasi ekspor sehingga pengembangannya sangat selektif pada sektor-sektor tertentu. Kedua, upaya menjawab penciptaan lapangan kerja untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Adanya orientasi ganda tersebut memerlukan pengenalan sasaran dan pilihan instrumen kebijakan yang sesuai.
Fokus untuk melihat salah satu dimensi penting dalam pengembangan UKM yang ideal adalah pada faktor pengusahanya baik dalam tenaga kerja yakni orang yang bekerja pada unit-unit usaha kecil dan faktor pengusahanya sebagai wirausahawan. Dimensi entrepreneural development menempati posisi yang strategis dalam membangun UKM Indonesia yang berdaya saing dalam kerangka globalisasi dan keterbukaan pasar. Bagi Indonesia yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan lebih sempit lagi pertanian tanaman pangan yang lebih condong dengan
subsidi tinggi, maka tantangan ini menjadi sangat besar karena selain menyangkut perubahan sikap juga harus dilaksanakan dalam jumlah yang besar secara serentak.